ARTIS DI DPR, SANGGUPKAH?

By: Gloria Wilhelmina Verdina

Menurut Wasekjen Partai Golkar, Tantowi Yahya, kehadiran artis di sebuah partai berdampak positif bagi elektabilitas partai.10 Penekanan berbeda datang dari Sutan Bathoegana, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat. Menurut beliau, kehadiran artis memang untuk elektabilitas partai tapi dirasa lebih efektif untuk membangun citra partai di parlemen.11 Pengalokasian massa fans dari artis merupakan target utama dari perekrutan dan kaderisasi yang dilakukan oleh banyak partai politik dewasa ini. Popularitas memang tombak utama para artis untuk masuk dalam kancah politik, namun sebagai perpanjangan tangan masyarakat luas, diperlukan kemampuan intelektual yang cukup serta kemampuan yang cakap. Kalau tidak, bagaimana bisa menyuarakan dan mengolah aspirasi masyarakat serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik?

Memang tidak dapat disangkal, pada kenyataannya ada beberapa artis yang visi misinya tidak sejalan dengan tuntutan sebagai Anggota DPR. Seperti diutarakan oleh Komite Nasional Indonesia, artis Eko Patrio dan Primus Yustisio yang juga turut meramaikan parlemen Indonesia memiliki tujuan yang kurang ideal. Beberapa hal yang patut dicatat dari Eko Patrio misalnya, ia akan tetap menjadikan dunia keartisannya sebagai pekerjaan utama, dan anggota DPR RI dijadikannya sebagai sampingan. Sementara Primus Yustisio yang gagal dalam pencalonannya sebagai Wakil Bupati Subang, target keanggotaannya di parlemen adalah untuk memperbaiki jalan di daerah pemilihannya.

Sangat memprihatinkan visi dari kedua artis tersebut, pasalnya keanggotaan DPR RI bukanlah tanggungjawab sebagai profesi melainkan tanggungjawab amanah yang diberikan masyarakat mengenai keberpihakannya dalam kebijakan yang pro masyarakat. Kebijakan yang dibuat pun seharusnya merupakan kebijakan sektoral yang berskala nasional, bukan dan tidak didasari oleh kebutuhan daerah pemilihannya belaka.12

Kehadiran Rieke Dyah Pitaloka sebagai anggota Komisi IX dari fraksi Partai PDI-P setidaknya menjadi angin segar yang bisa sedikit menepis anggapan bahwa artis di DPR hanyalah bermodal popularitas dan miskin kemampuan. Rieke berfokus pada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perannya sangat dominan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Totalitasnya diwujudkan dalam pendirian “Yayasan Pitaloka” yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan.13 Tentunya ada banyak artis lain yang memiliki komitmen pengabdian pada rakyat.

Saya setuju pada perekrutan artis namun bukan dengan alasan yang mendukung elektabilitas partai atau pembangunan citra partai di parlemen namun lebih kepada pengabdian dari komitmen yang seutuhnya yang dilakukan seorang artis tersebut salah satunya seperti Rieke dan bukan Eko Patrio, atau Primus Yustisio atau Angelina Sondakh yang terjegal kasus korupsi yang berkepanjangan.

Referensi:
10 http://www.inilah.com, Tantowi Halalkan Golkar Rekrut Artis Dalam Pemilu, Rabu, 16 Mei 2012.
11 http://www.inilah.com, Demokrat Juga Rekrut Artis di 2014, Rabu, 16 Mei 2012.
12 komitenasionalindonesia.wordpress.com, 1 Juni 2009.
13 http://www.riekediahpitaloka.com/biografi

MENGAPA ELEKTABILITAS PARPOL BERBASIS AGAMA RENDAH?

By: Gloria Wilhelmina Verdina

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survey Nasional (LSN) menunjukkan rendahnya tingkat elektabilitas partai-partai politik yang berbasis massa Islam. Faktor penyebabnya meliputi faktor eksternal dan internal. Dari segi eksternal, walaupun masyarakat Indonesia tampak semakin religius tapi tidak serta membuat mereka kian tertarik pada ideologi parpol Islam yang berujung pada menurunnya elektabilitas parpol maupun politisi Islam. Sementara faktor internalnya adalah krisis identitas di kalangan parpol dan politisi Islam. Ditambahkan oleh Direktur Eksekutif LSN, Umar S. Bakry, perilaku partai dan politisi Islam dinilai cenderung pragmatis sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai politik Islam. Partai Islam dan politisi Islam juga dianggap tidak memberikan manfaat bagi umat Islam itu sendiri.2

Hal yang saya temukan disini adalah kesenjangan antara ekspektasi masyarakat khususnya masyarakat muslim dengan kenyataan di lapangan. Saya teringat saat menghadiri acara talkshow yang membahas mengenai partisipasi pemuda muslim di Asia Tenggara dalam sebuah acara televisi swasta, Lembaga Survey Indonesia dalam laporannya yang tercantum dalam “Tata Nilai Impian Cita-cita Pemuda Muslim di Asia Tenggara, Survei Indonesia dan Malaysia”Juni 2011 lalu menyatakan bahwa 49% kalangan muda muslim Indonesia tidak menganggap bahwa pemimpin agama harus menggantikan peran para politikus. Hal ini ditengarai oleh pandangan mereka tentang politik yang praktis sebagai wilayah abu-abu, tidak selamanya baik, dan cenderung kotor. Pemikiran semacam ini keluar dari sebagian besar responden yang merupakan penduduk kota yang relatif lebih tua, lebih berpendidikan dan berpenghasilan menengah ke atas. Yang terjadi adalah, semakin tinggi informasi yang diterima oleh responden, semakin kritis dan realistis cara pandang mereka tentang politik. Oleh karena itulah, di mata responden yang memiliki akses informasi yang lebih banyak dan bervariasi, tokoh agama yang mereka harapkan menjadi panutan moral, sebaiknya tidak terjun ke politik praktis. Responden menganggap bahwa hal tersebut dapat mengurangi aspek keteladanan mereka manakala mereka terkena sisi negatif politik.3

Persepsi seperti ini sangat baik karena para pemuda muslim menganggap bahwa tokoh agama masih memenuhi perannya sebagai tokoh panutan masyarakat. Yang kurang baik adalah rasa ketakutan yang sangat kuat bahwa peran tokoh agama bisa berubah dengan gampangnya saat terjun ke dunia politik yang dianggap negatif. Oleh karena itu, pandangan bahwa dunia politik itu cenderung negatif haruslah diluruskan terlebih dahulu. Politik menurut Aristoteles adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi masalah politik adalah masalah bersama sehingga jika hal itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif, yang harus dijauhi, maka permasalahan bersama ini tidak akan pernah tuntas yang tidak menutup kemungkinan akan berakhir pada kehancuran sebuah negara.

Jadi, kurang tepat jika tokoh agama dilindungi dan dihimbau untuk tidak ikut serta dalam kancah politik. Biarkan saja dan dukung jika memang program yang diusung mewakili kepentingan masyarakat luas yang berdasar pada Pancasila. Yang harus dilakukan adalah mengawasi secara ketat dan ikut terlibat aktif dalam politik untuk menyelesaikan permasalahan bersama di Indonesia ini.

Referensi:
2 Detiknews.com, Selasa 26 Juni 2012.
3 Lembaga Survey Indonesia, Pemuda Muslim Di Asia Tenggara – Survei di Indonesia dan Malaysia, Juni 2011.