ARTIS DI DPR, SANGGUPKAH?

By: Gloria Wilhelmina Verdina

Menurut Wasekjen Partai Golkar, Tantowi Yahya, kehadiran artis di sebuah partai berdampak positif bagi elektabilitas partai.10 Penekanan berbeda datang dari Sutan Bathoegana, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat. Menurut beliau, kehadiran artis memang untuk elektabilitas partai tapi dirasa lebih efektif untuk membangun citra partai di parlemen.11 Pengalokasian massa fans dari artis merupakan target utama dari perekrutan dan kaderisasi yang dilakukan oleh banyak partai politik dewasa ini. Popularitas memang tombak utama para artis untuk masuk dalam kancah politik, namun sebagai perpanjangan tangan masyarakat luas, diperlukan kemampuan intelektual yang cukup serta kemampuan yang cakap. Kalau tidak, bagaimana bisa menyuarakan dan mengolah aspirasi masyarakat serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik?

Memang tidak dapat disangkal, pada kenyataannya ada beberapa artis yang visi misinya tidak sejalan dengan tuntutan sebagai Anggota DPR. Seperti diutarakan oleh Komite Nasional Indonesia, artis Eko Patrio dan Primus Yustisio yang juga turut meramaikan parlemen Indonesia memiliki tujuan yang kurang ideal. Beberapa hal yang patut dicatat dari Eko Patrio misalnya, ia akan tetap menjadikan dunia keartisannya sebagai pekerjaan utama, dan anggota DPR RI dijadikannya sebagai sampingan. Sementara Primus Yustisio yang gagal dalam pencalonannya sebagai Wakil Bupati Subang, target keanggotaannya di parlemen adalah untuk memperbaiki jalan di daerah pemilihannya.

Sangat memprihatinkan visi dari kedua artis tersebut, pasalnya keanggotaan DPR RI bukanlah tanggungjawab sebagai profesi melainkan tanggungjawab amanah yang diberikan masyarakat mengenai keberpihakannya dalam kebijakan yang pro masyarakat. Kebijakan yang dibuat pun seharusnya merupakan kebijakan sektoral yang berskala nasional, bukan dan tidak didasari oleh kebutuhan daerah pemilihannya belaka.12

Kehadiran Rieke Dyah Pitaloka sebagai anggota Komisi IX dari fraksi Partai PDI-P setidaknya menjadi angin segar yang bisa sedikit menepis anggapan bahwa artis di DPR hanyalah bermodal popularitas dan miskin kemampuan. Rieke berfokus pada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perannya sangat dominan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Totalitasnya diwujudkan dalam pendirian “Yayasan Pitaloka” yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan.13 Tentunya ada banyak artis lain yang memiliki komitmen pengabdian pada rakyat.

Saya setuju pada perekrutan artis namun bukan dengan alasan yang mendukung elektabilitas partai atau pembangunan citra partai di parlemen namun lebih kepada pengabdian dari komitmen yang seutuhnya yang dilakukan seorang artis tersebut salah satunya seperti Rieke dan bukan Eko Patrio, atau Primus Yustisio atau Angelina Sondakh yang terjegal kasus korupsi yang berkepanjangan.

Referensi:
10 http://www.inilah.com, Tantowi Halalkan Golkar Rekrut Artis Dalam Pemilu, Rabu, 16 Mei 2012.
11 http://www.inilah.com, Demokrat Juga Rekrut Artis di 2014, Rabu, 16 Mei 2012.
12 komitenasionalindonesia.wordpress.com, 1 Juni 2009.
13 http://www.riekediahpitaloka.com/biografi

Advertisements

ADAKAH YANG SALAH DENGAN ETIKA KOMUNIKASI ANGGOTA DPR?

By: Gloria Wilhelmina Verdina

Proses komunikasi yang dilakukan di DPR memang kerap mengabaikan etika. Ketika rapat: baik dalam rapat Komisi,  Panja, Paripurna, para anggota dewan kerap menyampaikan pendapatnya dengan kata-kata serta bahasa yang tidak sopan. Perilaku para anggota dewan pun kerap tidak terkontrol. Mulai dari kasus korupsi hingga pembuatan video porno. Yang paling menyedot perhatian publik secara luas adalah korupsi pengadaan Al-Quran yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Zulkarnaen Djabar, anggota komisi Agama dari fraksi partai Golkar7 dan beredarnya video porno yang dilakoni oleh anggota DPR yang masih dirahasiakan identitasnya.8

Sebagai perwakilan aspirasi rakyat dan dipilih oleh rakyat, tentunya anggota DPR memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk dijaga dan dilaksanakan. Anggota DPR dipastikan sudah menempuh pendidikan yang tinggi dan juga sudah pasti bisa membedakan mana yang baik dan benar, dan mana yang salah.

Namun permasalahan yang mencuat ternyata bukan karena kesalahan berpikir atau kesalahan mendasari argumen (fallacy) yang berkaitan dengan tingginya jenjang pendidikan yang sudah dienyam dan pengalaman di bidangnya, tapi lebih kepada pelanggaran ethis dimana anggota sebagai bagian dari komunitas dan perwakilan orang banyak tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai yang ada. Seperti kejujuran, kepantasan bertutur kata, perilaku dan kesesuaian tindakan. Jika demikian adanya, setinggi apapun jenjang pendidikan yang sudah ditempuh, selama apapun pengalaman kerja di bidangnya, tidak mampu menjamin keluhuran budi yang masuk dalam kategori kualitas, bukan kuantitas.

Saya mencoba menganalisa penyebab yang selama ini membuat anggota DPR mengabaikan pentingnya penempatan diri. Saya mengaitkannya dengan salah satu pendekatan ethis yang diambil sebagai hipotesa awal. Prinsip pendekatan ethis yang dipilih oleh anggota DPR tersebut adalah Egoism Approaches atau Hedonistic Ethic. Menurut pendekatan ini, pelaku mempertimbangkan dan mengambil tindakan berdasarkan apa yang baik dan berkenan di dirinya sehingga selalu menempatkan kepentingan, kesenangan, kepuasan, kemauan dan keselamatan diri sendiri di atas kepentingan orang lain.9 Jadi tak heran bila dalam setiap tindakan, ucapan atau hasil kerjanya selalu menekankan pada kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan orang lain. Hal ini berdampak fatal karena DPR merupakan kepanjangan tangan masyarakat luas. Sebuah negara yang terdiri dari jutaan orang bertumpu pada tiap individu di dalamnya. Batasan dari Egoism Approaches atau Hedonistic Ethic ini adalah apa yang dinilai baik bagi pelaku, belum tentu dinilai baik bagi orang lain. Apa yang membuat pelaku merasa nyaman dan puas, belum tentu dirasakan juga oleh pihak lain khususnya masyarakat.

Seharusnya mereka mengutamakan kepentingan orang banyak atau melakukan pendekatan ethis dari segi Common Good Approach sehingga rentetan kesalahan tidak akan terulang kembali dan Indonesia menjadi lebih baik dengan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi:
7 http://www.tempo.co, Senin, 9 Juli 2012.
8 http://www.tribunnews.com, Selasa, 24 april 2012.
9 Simply Philosophy, BrendanWilson, Edinburgh University Press, 2002, World Philosophy- An Exploration in Words and Images, Vega 2002 Text Copyright Mel Thompson and the Named Authors.
Ethics in Human Communication, 5th edition, Richard L Johannesen.
Ethics, Edited by Peter Singer, Oxford University Press, 1994.